Berbagai Aliansi Lakukan Demo Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid 19 di Sumatera Barat

66

(Painews.id) Sumatera  Barat — Bak kata pepatah, dimana ada gula, disana ada semut, dan dimana ada uang negara maka disana pulalah para “Perampok Berdasi” dan Tikus tikus Kantoran berada, dengan berbagai Modus untuk menggerogoti uang tersebut demi memperkaya diri atau kelompoknya.

Terkait persoalan ini sebagai salah satu bentuk Protes berbagai elemen massa yang terdiri dari Pergerakan Milenial Minang (PMM), AMPERA Sumbar, Garda NKRI Sumbar, Garda Empat Pilar Kebangsaan Sumbar dan Limapia bersatu di dalam Aliansi Intelektual Lintas Organasasi kepemudaan melakukan unjuk Rasa didepan Kantor BPBD Sumbar, Senin (8/3) kemarin berlanjut hingga Kantor Gubernur dan Mapolda Provinsi Sumatera Barat.

Tidak berhenti sampai disini sebagai bentuk kekecewaan mereka, Aliansi massa ini juga melakukan aksi Bakar Ban di depan Halaman Markas Besar Polisi Daerah (Mapolda-red) Sumbar, pasalnya mereka Kecewa pada sikap Aparatur Penegak Hukum berkompeten Negeri ini, mereka seakan diam dan terkesan hanya menonton terkait temuan BPK-RI yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 49 milliar.

Ratusan Personel Anggota Polisi Polda Sumatera Barat, yang tampak berjaga – jaga sebagai langkah antisipasi unjuk rasa disusupi orang orang tidak bertanggung jawab,(Profokator-red) yang akan menimbulkan kericuhan Demonstrasi.

Dalam penyampaian orasinya massa serentak teriakkan “Tangkap Maling, Tangkap Maling,” dan dari tengah tengah kerumunan massa juga terdengar ungkapan “Kami tidak Percaya dengan Kapolda” Sumbar, pasalnya sampai kini belum juga ada tindakan supremasi hukum terhadap oknum pelaku tindak pidana korupsi ini, disambut riuh peserta aksi.

Kepada para awak media di lokasi unjuk rasa Koordinator Aksi, Fikri Haldi, menyampaikan, sebagai Penegak Hukum, kita meminta Kapolda Sumbar, melalui jajarannya tidak berdiam diri dan terkesan tutup mata, ada apa..? Segara lakukan tindakan Supremasi Hukum dan cepat tangani Kasus ini, jangan nantikan rakyat geram, dan menimbulkan asumsi lain seperti dugaan persekongkolan yang tidak jelas, terang sang koordinator.

Lanjut, Fikri, hendaknya Penegak Hukum dan yang berkompeten lainnya jangan anggap santai Kasus ini, pasalnya kami tidak percaya lagi dengan Tiem Pansus yang di bentuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, terbukti hingga saat ini belum ada kejelasan Kasus ini,” sebutnya.

Sealin itu Aktifis yang kerap disapa Kuya Fikri tersebut, selain meminta agar Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, di copot dari jabatannya juga meminta agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) segera menangani Kasus Dugaan Penggelapan (Korupsi-red) Dana Covid -19 Provinsi Sumatera Barat, tersebut.

Pada kesempatan ini Fikri Haldi, juga mengatakan, Kasus Dugaan tindak Pidana Korupsi ini meskinya harus terus dikawal dan disuarakan, pasalnya uang yang diselewengkan ini adalah uang negara yang menyangkut berbagai bentuk emosional, serta penderitaan masyarakat Sumbar.

Kami akan terus melakukan Konsolidasi dengan berbagai Elemen Organisasi Pemuda dan Masyarakat yang ada dan akan terus melakukan Aksi sampai tuntutan ini di perhatikan dan akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.

Adapun terkait persoalan ini Fikri mengajukan 10 tuntutan yang disampaikan dalam Orasinya di Halaman Kantor BPBD Sumbar dan Kantor orang nomor satu Sumatera Barat itu.

Meminta agar seluruh Steac Holder yang berkompoten agar mengusut tuntas persoalan ini serta melakukan Investigasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang mana diduga juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama, dan melakukan langkah-langkah supremasi hukum secepat mungkin agar terwujud transparasi hukum pada publik Sumatera Barat.

Kita juga meminta sikap agar Pemerintah Daerah terbuka dan Kooperatif dalam Klarifikasi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga menyeret Pejabat Pemprov Sumbar ini.

Disisi lain, kami melihat Pansus yang dibentuk DPRD Sumbar, beberapa waktu lalu terkesan “Mandul”, dan Live Cervice belaka Pasalnya hingga aksi ini berlangsung tidak kita lihat Kinerja Positif Pansus Wakil Rakyat yang terhormat itu, ungkap sang Koordinator.

Tidak Neko Neko Publik inginkan Transparansi Proses terkait Dugaan Penyimpangan Aliran Dana Covid 19 yang melibatkan Oknum Pejabat Pemprov dan jaringannya lainnya.

Disini kita (Masyarakat-red) Meminta Kapolda Sumbar untuk terkesan tidak menutup mata akan Persoalan ini dan memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan tindakan awal, Penyelidikan dan memproses langkah-langkah Hukum secepatnya.

Meminta Gubernur dan wakil Gubernur terpilih beserta jajaran untuk berkomitmen terbuka dan Transparan dan terkesan tidak melindungi oknum yang terlibat dan menyelesaikan kasus ini dalam 100 hari kerja terhitung mulai dilantik.

Meminta agar Pemerintah Daerah untuk menon-aktifkan sementara Jabatan oknum yang diduga terlibat kasus tersebut.

Memintak gubernur dan wakil gubernur berkomitmen perang terhadap korupsi dan menyelesaikan beberapa kasus dugaan korupsi di bawah payung Pemda Provinsi Sumbar.

Mengecam fraksi besar yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat serta mengajak tim Pansus untuk tidak berdamai dengan praktek KKN yang merugikan negara.

Mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat untuk sama-sama berpartisipasi aktif di media sosia, media elektronik serta turun kejalan mengawal proses ini.

Terpisah, Ketua DPW LSM Garuda Nasional Indonesia, Bj Rahmat, saat ditemui beberapa awak media Senin (8/3) di ruang kerjanya mengatakan, Pihaknya yakin Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, tidak akan tebang pilih terhadap bawahan nya yang melakukan tindakan tak bermoral, apa lagi ini dana Covid, begitu juga bapak Kapolda beserta jajarannya, kita hanya menunggu waktu aja, mari sama sama kita beri mereka waktu untuk bekerja, dan kita awasi kinerja mereka, pungkas nya santai.

Untuk kepentingan Konfirmasi beberapa awak media mencoba menghubungi pihak berkompoten namun tidak berhasil ditemui dengan berbagai alibi.

Seiring waktu berjalan masa membubarkan diri meski tuntutan masa tersebut belum terpenuhi oleh Gubernur dan Kapolda Sumbar, walaupun demikian adanya pada Jum’at mendatang mereka mengancam akan melakukan aksi kembali dengan masa sepuluh kali lipat. (Bj.Rahmat)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini