Jakarta - Painews.id, Meski sebanyak 782 mafia pangan sudah diproses hukum dan sekitar 409 mafia diantaranya dijebloskan ke penjara oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan lantaran mengganggu stabilitas harga pangan. Toh oknum-oknum kartel pangan hingga kini masih berkeliaran. Bahkan, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku Dewan telah mengantongi satu nama perusahaan yang diduga kuat melakukan praktik kartel pangan.
Namun, kewenangan mengecek dan menindak pelaku berada di wilayah pemerintah, sedangkan DPR tidak ingin mengumumkan siapa oknum kartel tersebut. “Kita menduga ada satu perusahaan. Tapi menjadi domain pemerintah untuk menyelidiki,” kilahnya saat dihubungi, Selasa (30/7).
Menurut Herman, harga pangan yang tinggi bukan sekadar terkait kekurangan produksi. Permainan harga oleh sejumlah pedagang besar atau pelaku kartel ikut berkontribusi. Penindakan terhadap siapa pun yang mempermainkan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya mesti tegas. “Meskipun tindakan kartel selama ini tidak bisa dibuktikan dan dijerat secara hukum, setidaknya biarkan rakyat tahu siapa pelakunya agar menjadi sanksi sosial bagi pelaku,” imbuhnya.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga meminta pemerintah menindak tegas pelaku kartel pangan. “Jika terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengeruk keuntungan yang berlebihan, sehingga merugikan masyarakat, hendaknya diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memperhatikan kondisi harga pangan khususnya untuk ayam. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat dua lokasi anjloknya harga komoditas ayam. “Saya tadi sampaikan lewat WA (WhatsApp) bapak (Darmin Nasution, Red) ada harga ayam, dari peternak Rp 7 ribu diterima, tapi dijual di pasar dengan harga Rp 29 ribu,” katanya.
Bambang yang menjadi anggota Badan Anggaran DPR ini juga meminta agar pemerintah bisa memberantas kartel pangan. Sebab, tanpa itu harga pangan seperti ayam bakal terus mengalami penurunan. “Jadi kartel pangan itu harus dihilangkan semua,” tandasnya.
Kalangan legislator menilai intelijen ekonomi sudah mengetahui pemain dibalik naiknya harga pangan secara global. “Siapa pemain besarnya, pasti intelijen ekonomi sudah tahu,” ujar Sarmuji, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/7).
Sarmuji mengatakan, motif pemain besar memainkan harga bukan lantaran impor. Namun, mereka mengeluarkan stok beras yang dimiliki dengan harga tinggi. Mereka berharap ketika panen, mereka dapat membeli gabah dari petani dengan harga murah. Dengan kata lain, pemain itu bakal mendapat dua kali keuntungan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Djohan mengatakan, jika pemerintah melakukan impor beras akan semakin merusak harga pasar bagi petani beras. Komisi IV yang membidangi pertanian meminta pemerintah tak mengimpor beras demi kesejahteraan petani. Selain itu, Bulog diminta tak main mata dengan pengusaha beras.
Sebaliknya, kata politikus PKB itu, Bulog segera terjun ke pasar-pasar melakukan operasi. “Sehingga tidak ada alasan Bulog tidak mengatasi kelangkaan beras. Bulog jangan main-main. Operasi pasar jangan mengandalkan pengusaha besar, karena salah satu masalah itu pengusaha yang mempunyai kemampuan menaikan harga,” katanya.
Daniel berpandangan, Bulog dalam mendistribusikan beras dari gudangnya mesti ditujukan ke Koperasi Pasar Jaya. Pihak koperasi tak akan menimbun beras. Pasalnya, gudang Koperasi Pasar Jaya tak sebesar Bulog. Kemudian, pedagang beras pun cukup mengambil stok dari Koperasi Pasar Jaya. Sebaliknya, jika Bulog mendistribusikan melalui pasar induk akan dikuasai oleh pengusaha besar.
Ia berpandangan, jika Bulog melakukan langkah itu, harga beras di pasaran akan berangsur stabil. Kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mesti bergerak cepat untuk memeriksa adanya dugaan permainan kartel.
Menurutnya, KPPU mesti menindak tegas. Pasalnya permainan kartel beras berdampak pada ratusan juga warga. “Selama ini kartel pangan nyaris tidak tersentuh,” tandasnya.
Diketahui, Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, saat ini pasar pangan di Indonesia hampir 100 persen dikuasai oleh kegiatan kartel atau monopoli. Itu tentu merugikan masyarakat.
Menurut Buwas, produk-produk pangan Bulog saat ini hanya mengusai pasar sebesar enam persen, sedang sisanya 94 persen dikuasai oleh kartel. “Karena 94 persen pasar bebas di masalah pangan dikuasai kartel-kartel, Bulog negara hanya menguasai enam persen,” ungkap dia.
Karenanya, ia berencana untuk melakukan sinergi pengelolaan antar-kementerian dan lembaga guna mengurangi praktik kartel di pasaran. Ia mencontohkan program Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mesti membeli beras milik Bulog. “Tentunya harus pemerintah semua yang mengelola, sehingga nggak timbul kartel-kartel baru. Kalau nggak dikasih supply beras semua ke Bulog, maka yang pertama Bulog bakal stuck,” jelasnya.
Selain itu, Buwas juga memprediksi tanpa adanya sinergi, perdagangan di pasar akan menjadi liar dan bebas, sehingga masyarakat yang bisa dirugikan. “Kedua, terjadi pasar bebas di lapangan dan kualitas tak terjamin,” ungkapnya.
Buwas juga mengungkapkan, saat ini pihaknya juga telah menangkap beberapa pengusaha yang melakukan kartel. Sebab, kepentingan petani dan masyarakat merupakan nomor satu.
Sementara terkait impor pangan jenis garam, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini tidak ada rembesan garam impor ke pasar. Sebab, garam yang diimpor oleh produsen untuk diolah dan dijadikan bahan baku bagi produk industri tertentu yang bernilai tambah tinggi.
Adapun produk jadinya itu antara lain alkali, PVC hingga infus. Dia menyebutkan, harga garam industri jauh lebih mahal dibandingkan garam lokal. Sehingga, tak ada kemungkinan bagi importir atau perusahaan yang menggunakan garam untuk kebutuhan industri ke pasar. ”Bagi mereka tidak ada insentifnya untuk jual ke pasar karena mahal. Jadi nggak ada garam yang rembes ke pasar,” kata Airlangga dalam keterangan pers, Jumat (26/7).
Pihaknya memastikan, garam konsumsi masih akan dipenuhi oleh industri garam nasional. Meski hingga saat ini garam yang mendekati kualitas tinggi diklaim sudah mulai banyak terserap oleh industri.
Airlangga menegaskan, pihaknya saat ini mendorong peningkatan kualitas garam lokal dan penyerapan pasokan yang tersedia terlebih dahulu. Pemerintah masih berupaya mendorong perbaikan kualitas garam produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan nilai tambah guna menjaga fluktuasi harga di tingkat petani. Karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengklasifikasikan garam sebagai komoditas penting. ”Kalau kita masukkan garam ke barang penting. Kita bisa tentukan harga eceran terendah,” kata dia.
Menperin menyebutkan, peningkatan kualitas produksi garam lokal bakal ditopang melalui perbaikan infrastruktur dari dan menuju lokasi tambak garam. Ini untuk mempercepat laju distribusi. Contohnya, pembenahan jalan dari kawasan tambak ke jalur transportasi utama.
Dia mendorong aksesibilitas dari area tambak ke jalur utama agar lebih diperhatikan, sehingga infrastruktur petani garam ke depannya dapat diperbaiki. Saat ini pemerintah fokus untuk terus memacu kualitas garam rakyat. Meski dia mengakui, sektor industri memang membutuhkan garam berkualitas tinggi, terutama untuk industri berorientasi ekspor.
Adapun kualitas garam yang digunakan oleh industri tidak hanya terbatas pada kandungan natrium klorida (NaCl) yang tinggi, yakni minimal 97 persen. Namun, masih ada kandungan lainnya yang harus diperhatikan seperti Kalsium dan Magnesium dengan maksimal 600 ppm serta kadar air yang rendah.
Standar kualitas tersebut yang dibutuhkan industri aneka pangan dan industri chlor alkali plan (soda kostik). Sedangkan garam yang digunakan oleh industri farmasi untuk memproduksi infus dan cairan pembersih darah, harus mengandung NaCl 99,9 persen.
