(painews.id ). Pangkep sul-sel —-Paket sembako covid-19. yang di alihkan ke bantuan bancana alam Luwu utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkep mengganti 250 paket sembako Covid-19 yang suda dialihkan ke bantuan Bencana Luwu Utara. Penggantian paket sembako ini dilakukan setelah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep memberi ketegasan kepada BPBD Pangkep yang mengalihkan bantuan Covid-19 tanpa mekanisme yang benar.
Kepala BPBD Pangkep, Kallang Ambo Dalle mengatakan penggantian barang ini di laksanakan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Kejari Pangkep. Penggantian ini atas perintah dari kejaksaan yang menemukan proses pengalihan paket sembako Covid-19 ke Bencana Alam di Masamba adalah kesalahan berat.
“Kami meminta maaf kepada dinas terkait yakni Dinas Ketahanan Pangan karena mengambil paket sembakonya untuk dialihkan ke bantuan bencana banjir bandang di Masamba tampa koordinasi sebelum xa.Kami pun berterima kasih kepada Kejari Pangkep yang memberikan kami arahan untuk mengganti paket tersebut sebelum proses hukum menjerat tim karena kelalaian administrasi,” ungkapnya “. saat menunjukkan bantuan di gudang Dinas Ketahanan Pangan, Senin, 3 Agustus 2020.
Dia pun mengungkapkan, dana yang digunakan untuk mengganti barang tersebut berasal dari dana pribadi tim relawan yang turun saat itu. “Sesuai arahan kejaksaan, di mana kita tak bisa mengganti barang dengan APBD, maka kami ganti dengan uang pribadi hasil sokongan. Kalau jumlah barangnya, sekiyar Rp75 juta,” ungkapnya.”
Kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar mengatakan, penggantian barang ini adalah langkah paling tepat atas pelanggaran yang terjadi pada proses penyaluran bantuan tersebut.
“Barang-barang yang dibawa ke Masamba sebenarnya tujuannya adalah mulia. Tujuannya adalah untuk kemanusiaan, tetapi mungkin langkah-langkah yang diambil sama teman-teman dinas ketahanan pangan dan BPBD dalam hal ini mungkin kurang tepat pada saat itu. Alhamdulillah atas arahan kami bantuan ini dikembalikan,” katanya.
Dia pun berpesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pangkep untuk mematuhi aturan yang ada utamanya dalam menggunakan anggaran negara. Sekali pun itu untuk tujuan mulia dan bersifat urgent.
“Ini hanya prosedur yang tidak sesuai aturan/salah. Untung persoalan ini cepat diketahui sehingga bisa diatasi. Ini murni kelalaian dari BPBD dan Ketahanan Pangan yang tak perna terpikirkan sebelumnya tampak mematuhi aturan, meski bersifat bantuan kemanusiaan,” Ungkapnya.” ( Adl/tim ).
