Painews
Hukum PEMPROV Lampung

Prihal Dana 1,4 Miliar Lebih, ini Jawaban Direktur Utama RSUD Abdul Moeloek

(Painew.id) Bandar Lampung   Melalui Surat Hak Koreksi/Hak jawab yang Dikirim oleh Direktur Utama RSUD Abdul Moeloek tanggal   22  januari  2020. Nomor:480/0403/II.14/1.2/I/2020 Sehubungan pemberitaan onlenie Media painews.id yang soudara Pimpin memuat berita terkait RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung pada hari selasa 21 Januari 2020 Dengan Judul “Diduga Korupsi 1,4 Miliar lebih, Dirut RSUD Abdul Moeloek Enggan Berikan Penjelasan” Dengan Adanya Pemberitaan Tersebut maka kami atas nama Direksi dan Menejemen RSUD dr.Abdul Moeloek menyatakan keberatan, dan selanjutnya kami sampaikan sebagai berikut:

Laporan Hasil BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 Nomor: C/LHP/XVII.BLP/05/2019 terhadap kegiatan pengadaan di RSUD AM Tahun 2018 terdapat perbedaan selisih antara perhitungan pihak ketiga dengan BPK sebesar 1,4 M dan sudah ditindak lajuti oleh pihak ke tiga dengan mengembalikan melalui PPK RSUD AM ke Kas Daerah Provinsi Lampung Serta Bukti Setor tersimpan dalam Arsip RSUD AM

Kami Harap Media Onlenie painews.id dapat menerbitkan berita sesuai Klarifikasi dari Pihak RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Koreksi : Berita Edisi Selasa 21 januari 2020 Dugaan Korupsi pada tahun 2018 Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Sebesar 1,4 Miliar lebih, makin menguat Pasalnya Upaya untuk Konfirmasi agar Permasalahan Dapat Di klarifikasi oleh Direktur Utama RSUD Abdul Moeloek , dr. Hery Djoko Subandriyo Belum dapat Ditemui, Dengan Alasan yang bersangkutan sibuk

Jika melihat struktur RSUD Abdul Moeloek Sudah sangat Jelas Ada bagian Humas yang Dipimpin oleh Kasubag Humas Namun faktanya Kewenangan Humas sebagaimana mestinya, seperti tidak Berjalan, Anehmya Pihak Humas menyapaikan permasalahan tahun 2018, pada pekerjaan tersebut minim informasi maupun Data, Bagian terkait yang Faham sedang sibuk.

Upaya painews.id untuk konfirmasi selasa 21/01 sudah mengahadap Kasubag Humas RSUD Abdul Moeloek ibu Ria dan menyapaikan Subtansi Masalah yaitu Hasil LHP BPK perwakillan Lampung ada Pengurangan Volume sebesar 1,4 Miliar pada 4 aitem Pekerjaan, juga menjalin Komunikasi secara intens akan tetapi jawabanya, minim informasi, terkait masalah tersebut, mohon dimaklumi saya Pribadi ibu Ria Red menjabat baru tiga bulan menjadi kasubag Humas, untuk pihak yang mengerti masalah itu sedang sibuk pak Zaim sedang ke pemda mengenai waktu pasnya gak bisa janji , sebenarnya udah dijawab mesti jawab apalagi Kata ibu Ria

Berita pada Edisi senin 20 januari 2020 “Pada Tahun 2018 RSUD Abdul Moeloek Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan AC Gedung Rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak dengan Anggaran 3,1 Miliar Lebih yang bersumber dari Dana Subsidi APBD PEMPROV Lampung, Sempat Menuai masalah “Pasalnya” Pekerjaan Tersebut Diduga Terdapat Pengurangan Volume atas item pekerjaan Sebesar 400 juta lebih

Ikhwal Informasi Pekerjaan Tersebut Dibenarkan Oleh dr. Elitha M Utari,MARS Direktur umum dan keuangan RSUD Abdul Moeloek “Memang benar tahun 2018 Ada Pekerjaan Pengadaan AC Gedung Rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak itu ada kok bisa dilihat, untuk anggaran tidak tahu persis, ucapnya. Senin 20/1

Mengenai sumber Dana harus di Pahami agar tidak salah informasi kami RSUD Abdul Moeloek menejemennya BLUD kita punya Dua sumber Dana yaitu dari Pendapatan BLUD(Badan Layanan Umum Daerah) dan Dana subsidi Dari PEMPROV Lampung Kata dr. Utari

Untuk Pekerjaan Pengadaan AC Gedung Rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak itu bersumber dari Dana Subsidi PEMPROV Lampung, tentu mekanismenya dengan di Lelang, sesuai Aturan jadi sepertinya gak ada masalah

Pada Kesempatan yang Sama Zaim,SKM.,MM Kasubag PPL RSUD Abdul Moeloek Mengatakan Pekerjaan Pengadaan AC Gedung Rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak, pada waktu itu sudah PHO dan Dinyatakan Selesai 100 % sudah diserah terimakan bulan September 2018 , dan anggarannya kalau gak salah 3,1 Miliar Lupa persisnya

Terkait Hasil dari BPK Perwakilan Lampung yang Terdapat Kekurangan Volume 400 juta lebih, sudah dikemblikan ke KAS Daerah oleh pihak Rekanan melalui PPK RSUD Abdul Moeloek antara bulan Maret atau April 2019 Ada bukti Restensinya, Ungkap Zaim.

Agar untuk Diketahui Publik penjealasan yang sampaikan Zaim,SKM.,MM Bahwa PPK RSUD Abdul Moeloek Sudah mengembalikan ke KAS Daerah Ada ketidak sesuaian dari Hasil LHP BPK Perwakilan Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2019. tentu ini menimbulkan kecurigaan dan menjadi pertanyaan publik ? yang harus mendapat Penjelasan secara riil. (Teem kaperwil)

Related posts

Gubernur Arinal Beri Solusi Atasi Derita Petani Cabai

Tobi

Wakili Gubernur, Karo Kesra Buka Seleksi Kompetensi Tahap Akhir Pemilihan Calon Pimpinan Baznas Lampung

Tobi

Polres Pangkep Dan Polda Sul-Sel Di Minta Melakukan Pengawasan Ketat Penggunaan BBM Bersubsidi

Tobi
Share via