Painews
Daerah Hukum Sulawesi Selatan

Polres Pangkep Dan Polda Sul-Sel Di Minta Melakukan Pengawasan Ketat Penggunaan BBM Bersubsidi

(Painews.id)Pangkep Sul- Sel  — Polres Pangkep dan Polda Sulawesi Selatan di minta melakukan pengawasan ketat adanya dugaan penggunaan BBM bersubsidi di pembangunan Rel kertaapian khususnya wilayah Pangkep.

Hal tersebut berdasarkan laporan dari penanggung jawab di salah satu perusahaan di wilayah pembangunan Rel kereta api.

Menurut sumber yang  namanya minta tidak di publikasikan,  pada hari dan tanggal 13 september 2020 pukul 16.00. BBM jenis solar yang di gunakan perusahan  yang beroprasi di pembangunan Rel Kereta api, di duga menggunakan BBM bersubsidi. ungkapnya.

Dengan hal tersebut tim wartawan turun langsung menemui salah satu penanggung jawab perusaan yang memenangkan tender guna untuk klarifikasi imformasi mengenai penggunaan BBM bersubsidi di pembangunan Rel Kereta Api.

Karena BBM jenis Solar yang di gunakan oleh perusahaan yang beroperasi di pembangunan Rel Kereta Api terindikasi menggunakan BBM bersubsidi.

Penanggungjawab tersebut menceritakan bahwa, BBM jenis solar di pembangunan Rel Kereta Api rata rata menggunakan BBM bersubsidi. jelasnya

Namun pihak perusahaan yang di temui tersebut spontanitas menjawab bahwa, “Kami disini rutin di periksa dari Polda sul-sel mengenai BBM jenis solar yang digunakan perusahaan kami tidak berani melanggar dari aturan yang sudah di tetapkan karena nanti  kita sendiri, bisa kena batunya, ujarnya.

Menurut informasi, rata-rata perusahaan yang bekerja di pembangunan Rel Kereta Api tersebut di duga kuat, terindikasi menggunakan faktur terbang dalam pemuatan BBM jenis solar.

Jika hal ini dibiarkan, perusahaan yang menggunakan BBM bersubsidi jenis solar dapat merugikan masyarakat menengah kebawah. ( Adl/Aih )

Related posts

Wagub Chusnunia Beri Kuliah Umum tentang Revolusi Industri 4.0 di Kampus STIT Al-Hikman Way Kanan

Tobi

Respon Cepat Polres Magelang dalam Menangani Kasus Pembuhunan di Hotel Syailendra

Tobi

Ketua Divisi Advokasi dan Penegakkan Hukum LBH PAI Syech Hud Ismail, S.H, Ketidaktahuan Seseorang Akan Undang- Undang Tidak Dapat Dijadikan Alasan Pemaaf

Tobi
Share via