(Painews.id) Pelalawan —-Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan melaksanakan acara tentang penerangan Aspek hukum tentang pengelolaan dana desa. Dilaksanakan di Aula DPMD Kabupaten Pelalawan dengan dihadiri Kepala desa tiga kecamatan antara lain Kecamata Pangkalan Kerinci, kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Langgam. ( 28/07/20).
Acara itu dibuka oleh Kejari Kabupaten Pelalawan Nophy T South, SH, MH. Dan dilanjutkan pemaparan oleh kasi Intel Kejaksaan negeri Pelalawan Sumriadi ,SH dimana Pengelolaan Keuangan Desa
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Kebijakan pemerintahan Jokowi melalui Menteri Desa PDTT ( Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi ) yang dimulai sejak 2015 hingga untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, telah dikucurkan dana sebesar Rp.187,7 trilyun ke 74.957 desa.
Strategi pemerintah dengan menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nampak hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Strategi pemerintah dalam melakukan pembangunan dengan menyisir melalui pinggiran desa, ibarat seperti makan bubur panas yang disisir dari pinggir.
Desa diberikan kewenangan melakukan pengelolaan dana desa dari sumber dana yang dikucurkan setiap tahun oleh pemerintah ke seluruh desa di pelosok nusantara.
Empowering dengan kewenangan yang diberikan kepada kepala desa dapat diartikan bahwa pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada kepala desa agar dapat mengelola potensi yang dimiliki oleh desa guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari hasil paparan kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan melalui Kasi Intel Sumriadi, SH dalam presentasi aspek hukum dana desa dalam acara tersebut dikatakan bahwa apabila ada dugaan “pengaduan dilaporan terkait penggunaan dana desa, atau dugaan penyalah gunaan ke Kejaksana akan diproses secara hukum jelasnya.
Mengapa hal tersebut terjadi ???
Lanjut Sumriadi, karena Kepala Desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan negara. Desa belum memiliki perangkat yang lengkap untuk pengelolaan keuangan negara serta kurangnya pemahaman dan kesadaran perangkat desa dalam manajemen pengelolaan dana desa, sehingga mengakibatkan timbulnya risiko hukum
Jika Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa melakukan penyimpangan keuangan desa dengan menggunakan pendapatan desa yang merugikan keuangan negara maka dapat diadili di Pengadilan Tipikor.
Yang termasuk ruang lingkup tindak pidana korupsi antara lain menurut UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU No.20 Tahun 2001 pasal 2 dan 3 adalah “secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.
Penggelapan Dana Desa atau Penyelewengan anggaran kas desa diancam dengan pasal 8 ayat (1) dan pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ingat..!
Masyarakat turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa. Apabila ada salah satu masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan dana desa, ia bisa melaporkan ke Kejaksaan, Kepolisian atau KPK.
Kejari Pelalawan melalui pembicara Kasi Intel Sumriadi, SH menyampaikan berbagai contoh-contoh kasus penyimpangan dan penyelewengan dana desa.
Beliau mengharapkan kepada para perangkat desa yang baru, khususnya kaur keuangan untuk wajib memahami tentang peraturan keuangan desa.
Kejaksaan Negeri Pelalawan berpesan kepada Kepala Desa “Jangan sia-siakan kepercayaan pemerintah kepada seluruh kepala desa” demi membangun desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terang Kasintel mengahiri. ( Dharman Nababan )
