Painews
Kota Bandar Lampung NASIONAL

Kebijakan Primer Ditengah Pandemi

Ditulis Oleh : Abdulloh Majid S.E (Fungsionaris HMI Cabang Bandar Lampung)

(Painews.id)Bandar Lampung — Beberapa pekan lalu dunia dibuat menangis dengan datangnya kabar seorang ibu di India yang menenggelamkan kelima anaknya ke sungai Gangga karena si kepala keluarga tak dapat bekerja dan menafkahi keluarganya akibat dari kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah India.

kisah memilukan lainnya juga datang dari Republik Kenya yang menerapkan jam malam untuk cegah penyebaran virus seorang polisi menembak tewas bocah laki-laki usia 13 tahun yang hanya berdiri di balkon depan rumahnya pada waktu jam malam. Masih banyak lagi kasus diberbagai belahan bumi ini akibat ulah dari mahluk bernama Corona Virus Disease 2019 atau yang akrab kita panggil dengan sebutan covid-19.

Ditengah pandemi yang sedang membabibuta, informasi menjadi sangat penting agar masyarakat luas tau tentang apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh penduduk bumi sekarang ini serta sudah sejauh mana penanggulangannya. Di Indonesia, presiden Jokowi menunjuk Achmad Yurianto sebagai juru bicara covid-19 dengan harapan agar masyarakat mendapatkan informasi lewat satu pintu seputar virus ini, namun belakangan ini media sosial dihebohkan dengan informasi kontradiksi tentang teori konspirasi dibalik covid-19 yang memang sulit untuk tidak diterima oleh akal.

Pada akhirnya masyarakat menjadi cemas dan bingung mana sebenarnya informasi yang harus dipercayai. Merebaknya Informasi tentang teori konspirasi belakangan ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga tak menutup kemungkinan timbul rasa curiga terhadap pemerintah apakah covid-19 ini dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebijakan yang tidak pro rakyat.

Langkah Presiden Jokowi sudah sangat bijak dengan mengeluarkan Inpres no 4 tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 namun beberapa kebijakan seperti kenaikan BPJS, pembebasan Narapidana, pengesahan RUU minerba dan kebijakan kontroversial lainnya kembali memperburuk kepercayaan publik

Yang lebih menyedihkan lagi Instruksi presiden tersebut dimentahkan dengan penetapan Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, mengingat yang menjadi prioritas utama saat ini adalah penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya bagi kehidupan negara khususnya disektor Ekonomi.

Terlepas dari itu semua, satu hal yang harus ditanamkan didalam kepala kita semua bahwa sekarang ini bukan waktunya untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah, tapi bagaimana langkah yang paling efektif untuk membumihanguskan virus ini serta meminimalisir dampaknya bagi tatanan kehidupan diberbagai sektor.

Dikutip dari DetikNews.com, angka kasus positif Covid-19 tanggal 28 mei terus bertambah hingga mencapai 24.538 dibandingkan dengan hari sebelumnya yaitu 23.851 kasus positif, artinya pandemi covid-19 ini masih sangat menghawatirkan dan harus diutamakan penanggulangannya.

Sangat kurang tepat jika negara menyibukkan diri dengan kegiatan seperti Pilkada yang butuh waktu berbulan bulan untuk persiapan serta menguras banyak Anggaran. Selain kesehatan, yang terkena pukulan telak dari pandemi covid-19 ini adalah sektor Ekonomi.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun di kisaran 2,5% hingga 0%, angka tersebut terlampau jauh dari target APBN 2020 yang menetapkan pertumbuhan APBN sebesar 5%. Penurunan angka pada pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tak bisa dielakkan karena pemerintah mau tak mau harus membuat kebijakan yang bersifat mengendurkan segala bentuk aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Wacana pemerintah tentang new normal memang masuk akal meskipun ada yang beranggapan bahwa new normal merupakan herd immunity ala Jokowi. herd immunity tentu beda dengan new normal, secara sederhana herd immunity merupakan upaya menghilangkan virus dengan menggunakan seleksi alam, yaitu membiarkan sebagian besar populasi manusia terinfeksi virus kemudian orang yang kebal terhadap virus akan membuat virus tersebut mati dengan sendirinya, atau dalam pepatah bahasa Jawa herd immunity berarti Mati karepmu Urip karepmu.

Sedangkan new normal adalah menjalankan aktifitas seperti biasanya tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah guna menghambat penyebaran virus. Dari sudut pandang ekonomi program new normal memang bagus untuk memperbaiki perekonomian Negara karena dengan kembalinya kegiatan ekonomi khususnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja maka akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, mengingat di Indonesia konsumsi rumah tangga masih menempati posisi pertama penyokong Produk Domestik Bruto (PDB) dan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi.

Namun kembali lagi, tugas pokok dari pemangku jabatan adalah mengedepankan kemaslahatan rakyat, dan yang menjadi kebutuhan primer rakyat hari ini adalah kesehatan dan keselamatan. sebenarnya solusi yang ditawarkan oleh mantan menteri kesehatan Dr. Siti Fadhilah Supari sudah sangat tepat, yaitu dengan menscreening masyarakat melalui dor to dor kemudian memisahkan antara yang positif dan negatif, Dengan demikian tim kesehatan bisa bekerja dengan efektif dan virus bisa dengan cepat ditangani. Cara ini tentunya akan menguras banyak tenaga dan biaya namun itu jauh lebih berfaedah dibandingkan dengan menggelar pilkada yang merupakan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier untuk Indonesia hari ini.(**)

Related posts

Provinsi Lampung sebagai Tuan Rumah Muktamar NU, Presiden dan Wapres Diagendakan Hadir

Tobi

Pati Zona Merah Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Pati Himbau Agar Patuhi Protokol Kesehatan

painewsadmin

Puan: Sambut Tahun 2022 dengan Optimistis RI Bisa Keluar dari Pandemi

Bang Dheny
Share via