(Painews.id) Agam —DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Peripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, di Aula Utama DPRD setempat, Kamis (9/7). Dalam paripurna tersebut, pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Karena Kabupaten Agam dalam kondisi new normal.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dihadiri oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Sekda Agam Martias Wanto, Anggota DPRD dan Kepala OPD baik secara langsung maupun teleconferense.
Pada kesempatan itu, ketujuh fraksi DPRD menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan atas ranperda tersebut. Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara dari masing-masing fraksi. Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Agam mengapresiasi Pemerintah Daerah , yang telah berhasil mencapai Laporan Hasil pemeriksaan ( LHP) BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat dengan predikat wajar tanpa pengecualian ( WTP).
Dari Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Rinal Wahyudi menyebutmenyebutkan peningkatan dan pembiayaan infrastruktur daerah perlu pengawasan lebih ketat sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu dan kualitas serta mutu pekerjaan yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Sedangkan Asrizal sebagai juru bicara Fraksi PKS mempertanyakan pendapatan dan bagi hasil pajak turun terlalu besar dari tahun 2018 yaitu sebesar 26,7. Ia juga meminta penjelasan terkait dengan adanya pendapatan yang tidak terealisasi seperti bantuan keuangan dari Pemprov dan pendapatan hibah daru badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
Lain dengan Fraksi Demokrat Nasdem melalui jubirnya Syafril mempertanyakan sejauh mana langkah dan upaya Pemda dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak BPHTB, PBB serta retribusi daerah yaitu retribusi izin mendirikan bangunan. Selanjutnya, fraksi Demokrat NasDem mengapresiasi capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak mengalami peningkatan 0,57% dan retribusi daerah meningkat sebesar 41,62%. Dari semua itu, maka komponen pendapatan daerah yang bersumber pada PAD terealisasi sebesar 102,43%. Dan PAD yang sah meningkat sebesar 36,36%.
Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Salman Linover menyarankan kepada Pemda agar pada tahun selanjutnya anggaran terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih ditingkatkan lagi. Hal ini juga belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai aspirasi yang disampaikan kepada DPRD.
fraksi PPP melalui jubir Ridwan Suhaili mengapresiasi terkait dengan realisasi PAD yang sudah melebihi target. Namun Fraksi tersebut berharap agar Pemda menggali lagi potensi PAD Kabupaten Agam yang sebenarnya mempunyai potensi penerimaan yang sangat besar baik dari sisi pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya.
Sedangkan, Farksi PBB Hanura Berkarya yang dibacakan oleh Epi Suardi mengharapkan pelaksanaan pemerintah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk kekurangan agar diperbaiki supaya mencapai hasil yang optimal kedepannya. (AL GURU).
